Masa jabatan Presiden Joko Widodo yang akan segera berakhir pada bulan Oktober 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat penerima manfaat bantuan sosial di Indonesia.
Dalam upaya memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan tepat waktu, Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan pencairan bantuan sosial yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan lainnya.
Instruksi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan hak mereka sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.
Bagi keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan BPNT, ini adalah kabar baik, namun juga perlu diperhatikan bahwa ada kemungkinan bantuan sosial mereka dihentikan jika terjadi perubahan dalam data penerima.
Oleh karena itu, penting bagi KPM untuk selalu memeriksa status mereka secara berkala melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah.
Percepatan Pencairan Bantuan Sosial
Presiden Jokowi telah menginstruksikan percepatan pencairan beberapa jenis bantuan sosial, termasuk bantuan sosial tunai dan non-tunai.
Salah satu fokus utama adalah mempercepat transisi penyaluran bantuan dari PT Pos Indonesia ke bank-bank Himbara, seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia.
Proses ini diharapkan selesai sebelum akhir masa jabatan Presiden Jokowi, sehingga bantuan sosial dapat segera diterima oleh para KPM.
Instruksi ini juga mencakup percepatan pembuatan buku rekening kolektif (burekol) bagi KPM yang mengalami transisi dari PT Pos Indonesia ke bank Himbara.
Dengan demikian, proses pencairan bantuan dapat berjalan lebih lancar dan cepat.
Bagi KPM yang telah mendapatkan kartu KKS Merah Putih baru, bantuan sosial akan disalurkan melalui kartu tersebut hingga tahun 2025.
Bantuan Sosial Beras 10 Kg dan Penanganan Stunting
Selain PKH dan BPNT, pemerintah juga mempercepat pencairan bantuan sosial beras 10 kg yang disalurkan di berbagai wilayah di Indonesia.
