Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan kesiapannya untuk menjadi oposisi di pemerintahan dan parlemen di periode berikutnya. Mereka akan melaksanakan tugasnya untuk mengecek dan menyeimbangkan keputusan pemerintah.
Hasto menjelaskan bahwa PDIP siap menjadi oposisi karena hal itu adalah bagian dari kewajiban patriotik yang sudah pernah dilakukan partainya setelah Pemilu 2004 sampai 2009.
“Saat PDI Perjuangan tidak masuk pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami mendapat banyak penghargaan karena ikut andil meningkatkan mutu demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik untuk membela kepentingan rakyat itu sendiri,” ucap Hasto dalam acara Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu, 14 Februari 2024, seperti dikutip dalam surat kabar.
PDIP yang bersiap berada di luar pemerintah, Susi Dwi Harijanti Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) mengatakan perlunya ada oposisi yang ikut berperan sebagai wakil kekuatan-kekuatan politik dan sosial negara. Semua peran itu adalah bagian dalam demokrasi.
“Demokrasi adalah sebuah proses yang inklusif di mana semua orang mewakili kekuatan-kekuatan politik dan sosial suatu negara. Dalam konteks politik, hal ini berarti harus memungkinkan adanya oposisi yang ikut berperan secara bermakna dalam sebuah proses demokrasi,” kata Susi kepada Tempo, Ahad, 18 Februrai 2024.
Oposisi tidak hanya bisa diwakili kelompok besar seperti partai politik, tetapi juga pihak individu yang bisa mengambil peran untuk menjadi oposisi dalam mayoritas pemerintahan. Itu semua tidak lepas dari hak dasar setiap warga negara untuk menjalankan demokrasi.
