Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengejutkan publik dengan menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (21/2/2024).
Keputusan ini menimbulkan berbagai spekulasi dan reaksi dari berbagai pihak, terutama dari partai-partai politik yang berseberangan dengan Demokrat.
Salah satu partai yang menyoroti penunjukkan AHY adalah PDI Perjuangan (PDIP), partai pengusung Jokowi.
Melalui Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, PDIP menyatakan curiga ada niat jahat di balik keputusan Jokowi. Djarot mengatakan, AHY ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan latar belakangnya sebagai seorang militer.
Ia juga menilai, Kementerian ATR/BPN adalah kementerian yang sangat teknis dan penuh dengan permasalahan, seperti mafia tanah dan sengketa pertanahan.
“Inilah sebetulnya saya melihat motifnya Pak Jokowi itu seperti apa. Apa tidak ada kementerian lain yang lebih cocok dan lebih sesuai dengan passionnya Mas AHY,” kata Djarot saat berada satu forum dengan Juru Bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, di program Kompas Pagi, Kompas TV, Kamis (22/2/2024).
Djarot juga mengkhawatirkan ada nuansa-nuansa gelap atau titipan-titipan di masa akhir jabatan Jokowi yang berhubungan dengan persoalan pertanahan. Ia menuding Jokowi sengaja menempatkan AHY di posisi yang sulit agar reputasinya tercoreng.
“Yang saya khawatirkan adalah ada nuansa-nuansa gelap, niat-niat jahat, atau di masa akhir jabatan banyak sekali titipan-titipan. Karena kalau Kementerian ATR itu arus menguasai tata ruang ya, dan persoalan banyak sekali di situ, ada mafia tanah, itu menyangkut masalah histori tanah, masalah sengketa pertanahan ada di situ,” ujarnya.
Tuduhan PDIP ini dibantah oleh Demokrat. Herzaky menegaskan, AHY menerima tawaran Jokowi untuk menjadi menteri dengan niat baik dan tanpa syarat apapun. Ia juga menilai, AHY memiliki kapasitas dan integritas untuk menjalankan tugasnya sebagai menteri.
