Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 tetap digelar pada 27 November mendatang. Menurut Mahfud, putusan tersebut mencegah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendalikan kontestasi politik tersebut.
Mahfud mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (1/3/2024). Ia mengatakan bahwa sebelumnya, pemerintah mengusulkan agar Pilkada 2024 dimajukan dari November ke September. Usulan tersebut rencananya akan dilakukan lewat revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada).
“Pak Jokowi mengajukan RUU agar diajukan pada September dengan alasan lebih mudah. Karena kalau pemerintahan baru tidak bisa mengendalikan, padahal itu kan hanya birokrasi,” kata Mahfud.
Mahfud menilai bahwa usulan tersebut bertujuan untuk memberi waktu dan peluang kepada Jokowi agar bisa mengatur pilkada di seluruh Indonesia. Namun, Mahfud menolak usulan tersebut karena ia menganggap bahwa pilkada harus dilaksanakan secara demokratis dan independen, tanpa campur tangan pemerintah pusat.
“Itu (percepatan Pilkada dari November ke September) hanya untuk memberi waktu, memberi peluang kepada Pak Jokowi atau Pak Jokowi ingin mengambil peluang agar bisa mengatur pilkada di seluruh indonesia. Saya tidak setuju dengan itu, karena itu melanggar prinsip otonomi daerah dan demokrasi lokal,” tegas Mahfud.
Mahfud mengaku salut dengan MK yang memutuskan pemilihan kepala daerah serentak tetap harus dilaksanakan pada 27 November 2024. Ia mengaku terkejut, sekaligus memuji putusan tersebut sangat bagus.
“MK juga kembali ke hati nuraninya, dia memutus bahwa pilkada harus tetap sesuai jadwal, yaitu tanggal 27 November. Kalau mau dimajukan ya tetap di bulan November 2024, dengan demikian yang mengendalikan ini sudah pemerintah baru nanti, entah siapa pemerintah baru itu,” ujar mantan ketua MK itu.
