JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam rencana pemerintah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai program makan siang gratis bagi siswa sekolah dasar dan menengah. JPPI menilai rencana tersebut akan mengganggu operasional sekolah dan mengancam gaji guru honorer yang selama ini bergantung pada dana BOS.
Koordinator JPPI Abdullah Ubaid Murtaji mengatakan, program makan siang gratis yang dijanjikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, dana BOS yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar, seperti alat peraga, buku, dan sarana prasarana, malah dialihkan untuk membeli makanan.
“Operasional sekolah akan macet karena selama ini mengandalkan dana BOS. Belum lagi gaji guru honorer, bisa puasa mereka kalau dana BOS dipakai makan siang,” kata Ubaid melalui pesan singkat, Jumat (1/3/2024).
Ubaid menambahkan, jika program makan siang gratis benar-benar dijalankan, maka satuan pendidikan akan mengalami kerugian. Ia menyebut, dampak dari kebijakan tersebut akan sangat besar, seperti potensi macetnya operasional sekolah, menurunnya kualitas pembelajaran, dan terancamnya nasib guru honorer yang jumlahnya mencapai jutaan orang.
“Pasti itu, selama ini mereka juga mengandalkan dana BOS. Kalau jatahnya diambil, mereka (guru honorer) kian terlunta-lunta,” ungkapnya.