Jakarta – Sejumlah sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilu 2024. Mereka menilai Jokowi telah menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan prinsip demokrasi. Bagaimana tanggapan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka?
Gibran mengaku tidak terganggu dengan adanya petisi-petisi yang mengkritik Jokowi. Dia mengatakan dirinya menerima masukan dan evaluasi dari semua pihak.
“Kalau saya sih masukan masukan evaluasi dari semua pihak kami terima ya. Masukannya terima kasih,” kata Gibran di Tanggerang Selatan, Banten, Sabtu (3/2/2024).
Gibran juga enggan mengomentari isi petisi-petisi tersebut. Dia menyarankan agar wartawan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan.
“Tanyakan yang bersangkutan aja dong,” ujarnya.
Salah satu petisi yang ramai diperbincangkan adalah Petisi Bulaksumur yang disampaikan oleh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam petisi itu, mereka menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi, seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan aparat penegak hukum, dan pernyataan kontradiktif Jokowi terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye.
Petisi lainnya adalah Indonesia Darurat Kenegarawanan yang disuarakan oleh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII). Mereka mengecam sikap kenegarawanan Jokowi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Petisi-petisi tersebut mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Istana Kepresidenan menghormati kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik dalam negara demokrasi. Namun, Istana juga meminta agar kontestasi politik dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat.
Sementara itu, cawapres nomor urut 1 Cak Imin mengatakan petisi-petisi itu merupakan pelajaran bagi Jokowi agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Dia juga mengingatkan agar Jokowi tidak melupakan janji-janjinya kepada rakyat. (sumber: detikNews, Tempo)